http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/7859/SAATNYA-INDONESIA-BANGKIT-LEWAT-BLUE-ECONOMY/?category_id=2
11/06/2012 - Kategori : Berita
SAATNYA INDONESIA BANGKIT LEWAT BLUE ECONOMY
Pemerintah
menilai sudah saatnya Indonesia merubah paradigma ekonomi yang selama
ini berorientasi kepada daratan dapat berangsur-angsur beralih untuk
berorientasi ke laut. “Meski menyandang predikat kepulauan terbesar di
dunia, saat ini pembangunan kelautan belum menjadi sebuah mainstream
dalam pembangunan nasional dikarenakan paradigma pembangunan masih
mengacu di wilayah daratan (land based oriented),” kata Menteri Kelautan
dan Perikanan Sharif C.Sutardjo dalam acara seminar “Pandangan
Politisi terhadap Bidang Kelautan sebagai Mainstream Pembangunan
Nasional” yang diselenggarakan DEKIN di Hotel Bidakara, Jakarta,
kemarin (8/6).
Untuk membangun masa depan Indonesia, sudah
saatnya melakukan pergeseran orientasi ekonomi dari darat ke laut di
dalam program-program pembangunan nasional. Dijelaskan Sharif, Indonesia
merupakan kawasan dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi
maupun politik. “Bahkan jika dilihat dari wilayah laut teritorial, Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai landas kontinen kita memiliki SDA yang
melimpah, namun disayangkan belum dapat dikelola secara optimal,”
sambungnya.
Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah berupaya
akan mendorong para pengusaha perikanan dan nelayan-nelayan kecil agar
semakin diberdayakan guna mendapat peluang dan dorongan untuk penggerak
perekonomian nasional dan menjadi pengusaha dan pelaku-pelaku ekonomi
kelautan yang handal. Untuk itu, KKP akan melakukan tindakan konkret
terhadap manajemen kelautan serta sumber-sumbernya, khususnya yang
menyangkut dengan keamanan pangan (food security), perubahan iklim
(climate change), pemberantasan pencurian ikan, kerja sama bidang riset
dan pengembangan, serta peningkatan kesadaran atas isu-isu kelautan.
Oleh
karena itu, Sharif meminta para politisi agar dapat melihat dan
mendengar bagaimana program kelautan terhadap pembangunan nasional
utamanya berbasis Blue Economy.“Politisi dan Pemerintah memiliki peran
utama dalam gerak maju pembangunan serta mempengrahui kebijakan
pemerintah,” jelasnya.
Sejak ditandatanganinya perjanjian
internasional dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait
bidang hukum laut pada tahun 1982 di Monetgro Bay masyarakat
internasional mengakui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan
terbesar (archipelago state) yang memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta
km2 dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia sepanjang 95 ribu
km serta dikelilingi 17 ribu pulau. Apalagi Indonesia merupakan negara
yang terletak di antara dua benua yakni afrika dan Australia dan diapit
dua samudera yakni Hindia dan Pasifik.
Berdasarkan data
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada 2005 kontribusi
ekonomi kelautan mencapai 22,4 persen sedangkan sub sektor perikanan
memberikan kontirbusi sebesar 3,10 persen dari PDB 2010 yang diikuti
pertumbuhan rata-rata 2,75 per tahun (periode 2006-2010).
Hal
senada dilontarkan Sekretaris Dekin Deddy Sutisna, bahwa Indonesia perlu
merubah pola pikir (mind set) agar pembangunan yang berbasis darat
(land base orineted) bergerak menuju orientasi laut (marine base
oriented).
Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) yang
beranggotakan sebanyak 14 Kementerian/Lintas berkomitmen, untuk
merampungkan Undang-Undang (UU) Kelautan dan ocean policy sebagai
regulasi utama guna menyelesaikan berbagai masalah di sektor maritim dan
menggali potensi ekonomi kelautan"Kami sedang berusaha merampungkan UU
Kelautan sekarang yang saat ini diambil alih oleh DPD. Nah, Sekarang
Dekin akan lanjutkan lagi dengan merampungkan UU itu,” terangnya.
Rencananya,
minggu depan Dekin akan mengadakan audiensi terkait pembahasan UU
kelautan. "UU ini sudah sejak delapan tahun lalu, sedangkan pembahasan
soal kebijakan kelautan (ocean policy) sudah sejak sebelas tahun lalu,”
sambungnya.
Selain itu, ocean policy menitikberatkan satu
arah pembangunan nasional yang mampu mengeintegrasikan pembangunan di
semua lini sektor secara utuh.
“Pilar pembangunan kelakutan paling
baik adalah ocean policy yang rencananya dilakasanakan di masing-masing
sektor K/L dengan dikoordinir Kemenko seperti di Australia,”
sambungnya.
Selain itu diakuinya, kendati ocean policy
belum ditetapkan namun Dekin memiliki UU no 17 tahun 2007. “UU itu salah
satu babnya membahas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara
kepulauan yang kuat dan mandiri,”jelasnya
Di dalam UU
tersebut ada lima pilar utama yakni, ocean culture dan SDM, kelautan
berbasis ekonomi,, ocean goverment, security ocean dan terakhir
lingkungan.
Disamping itu, Wakil Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Bidang Pendidikan Nasional, Musliar Kasim menjelaskan,
pengusaan IPTEK oleh Sumber daya Manusia merupakan hal yang sangat
mendasar dalam pembangunan di bidang kelautan.
Untuk itu,
Kemendikbud akan fokus dengan menyipakan generasi dalam mengelola sumber
daya kelautan. “ Kemendikbud telah memiliki 314 SMK jurusan kelautan
dan Perikanan,” jelasnya. Selain itu, dalam meningkatkan kualitas
pendidikan Kemnedikbud berencana menambah daya tampung sekolah serta
membuat unit sekolah baru setiap tahunnya sekitar 80 unit SLTA. “kita
akan menambah proporsi SMK lebih banyak sebesar 60 persen di tahun
2015,” jelasnya.
Musliar mengatakan, Kemendikbud akan
memfokuskan sektor pendidikan kelautan dan perikanan di SMK, potensi yg
kita miliki di kelautan dan perikanan luar biasa. Untuk itu, Kemendikbud
berencana membuat kebijakan agar Pemerintah Daerah turut serta dalam
menyediakan lahan .Selain itu, Kemendikbud akan mengembangkan pendidikan
di daerah 3 T (Tertinggal, Terluar dan Terpencil)
Menurutnya,
tidak mungkin anak pesisir maju kalau tidak mendapat pendidikan,
pemerintah akan membantu anak-anak nelayan yang kurang mampu untuk masuk
ke sekolah berbasis kelautan. “ Bagi anak-anak nelayan yang tidak
mampu, pemerintah akan memberikan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) yang
jumlahnya mencapai 30 ribu anak didik.
Pembangunan
berbasis kelautan dimatangkan. Hingga kini, laut dimanfaatkan sebagai
prasarana untuk transportasi maupun jalur pelayaran serta komunikasi
masyarakat antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Sehingga
patut dibilang bahwa Indonesia memiliki potensi sebagai wilayah yang
dilalui jalur komunikasi dan transportasi Internasional, dengan demikian
ini merupakan peluang namun juga tantangan besar. Hal itu dikatakan
Kepala Bappenas
Armida Salsiah Alisjahbana
Oleh
karena itu lanjutnya, fungsi laut sebagai prasarana komunikasi domestik
dan internasional perlu terus dikembangkan keterhubungannya. Pembangunan
kelautan merupakan salah satu misi dari delapan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJN) yang mengemban misi untuk mewujudkan Indonesia
menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan
kepentingan nasional.
Dijelaskan Armida, untuk mewujudkan hal
tersebut pemerintah berupaya membangun ekonomi kelautan secara terpadu
dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara
berkelanjutan. “Pembangunan kelautan terus ditingkatkan melalui
pembangunan kelautan berdimensi kepulauan,” pungkasnya.
No comments:
Post a Comment