Jul 16, 2012

SAATNYA INDONESIA BANGKIT LEWAT BLUE ECONOMY

http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/7859/SAATNYA-INDONESIA-BANGKIT-LEWAT-BLUE-ECONOMY/?category_id=2
11/06/2012 - Kategori : Berita
SAATNYA INDONESIA BANGKIT LEWAT BLUE ECONOMY

Pemerintah menilai sudah saatnya Indonesia merubah paradigma ekonomi yang selama ini berorientasi kepada  daratan dapat berangsur-angsur  beralih untuk berorientasi ke laut. “Meski menyandang predikat kepulauan terbesar di dunia, saat ini pembangunan kelautan belum menjadi sebuah mainstream dalam pembangunan nasional dikarenakan paradigma pembangunan masih mengacu di wilayah daratan (land based oriented),” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo  dalam acara  seminar “Pandangan Politisi terhadap Bidang Kelautan sebagai Mainstream Pembangunan Nasional”  yang diselenggarakan DEKIN  di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin (8/6).

Untuk membangun masa depan Indonesia, sudah saatnya melakukan pergeseran orientasi ekonomi dari darat ke laut  di dalam program-program pembangunan nasional. Dijelaskan Sharif, Indonesia merupakan kawasan dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi maupun politik. “Bahkan jika dilihat dari wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai landas kontinen kita memiliki SDA yang melimpah, namun disayangkan belum dapat dikelola secara optimal,” sambungnya.

Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah berupaya akan mendorong para pengusaha perikanan dan nelayan-nelayan kecil agar semakin diberdayakan guna mendapat peluang dan dorongan untuk penggerak perekonomian nasional dan menjadi pengusaha dan pelaku-pelaku ekonomi kelautan yang handal. Untuk itu, KKP akan melakukan tindakan konkret terhadap manajemen kelautan serta sumber-sumbernya, khususnya yang menyangkut dengan keamanan pangan (food security), perubahan iklim (climate change), pemberantasan pencurian ikan, kerja sama bidang riset dan pengembangan, serta peningkatan kesadaran atas isu-isu kelautan.

Oleh karena itu, Sharif meminta para politisi agar dapat melihat dan mendengar bagaimana program kelautan terhadap pembangunan nasional utamanya berbasis Blue Economy.“Politisi dan Pemerintah memiliki peran utama dalam gerak maju pembangunan serta mempengrahui kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Sejak ditandatanganinya perjanjian internasional dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait bidang hukum laut pada tahun 1982 di Monetgro Bay masyarakat internasional mengakui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar (archipelago state) yang memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2  dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia sepanjang 95 ribu km serta dikelilingi 17 ribu pulau. Apalagi Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua benua yakni afrika dan Australia dan diapit dua samudera yakni Hindia dan Pasifik.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada 2005 kontribusi ekonomi kelautan mencapai 22,4 persen sedangkan sub sektor perikanan memberikan kontirbusi sebesar 3,10 persen dari PDB 2010 yang diikuti pertumbuhan rata-rata 2,75 per tahun (periode 2006-2010).
Hal senada dilontarkan Sekretaris Dekin Deddy Sutisna, bahwa Indonesia perlu merubah pola pikir (mind set) agar pembangunan yang berbasis darat (land base orineted) bergerak menuju orientasi laut (marine base oriented).

Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) yang beranggotakan sebanyak 14 Kementerian/Lintas berkomitmen, untuk merampungkan Undang-Undang (UU) Kelautan dan ocean policy sebagai regulasi utama guna menyelesaikan berbagai masalah di sektor maritim dan menggali potensi ekonomi kelautan"Kami sedang berusaha merampungkan UU Kelautan sekarang yang saat  ini diambil alih oleh DPD. Nah, Sekarang Dekin akan lanjutkan lagi dengan merampungkan UU itu,” terangnya.

Rencananya, minggu depan Dekin akan mengadakan audiensi terkait pembahasan UU kelautan. "UU ini sudah sejak delapan tahun lalu, sedangkan pembahasan soal kebijakan kelautan (ocean policy) sudah sejak sebelas tahun lalu,” sambungnya.

Selain itu, ocean policy menitikberatkan satu arah pembangunan nasional yang mampu mengeintegrasikan pembangunan di semua lini sektor secara utuh.
“Pilar pembangunan kelakutan paling baik adalah ocean policy yang rencananya dilakasanakan di masing-masing sektor K/L dengan dikoordinir Kemenko seperti di Australia,” sambungnya.

Selain itu diakuinya, kendati ocean policy belum ditetapkan namun Dekin memiliki UU no 17 tahun 2007. “UU itu salah satu babnya membahas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat dan mandiri,”jelasnya

Di dalam UU tersebut ada lima pilar utama yakni, ocean culture dan SDM, kelautan berbasis ekonomi,, ocean goverment, security ocean dan terakhir lingkungan.
Disamping itu,  Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Nasional, Musliar Kasim menjelaskan, pengusaan IPTEK oleh Sumber daya Manusia merupakan hal yang sangat mendasar dalam pembangunan di bidang kelautan.

Untuk itu, Kemendikbud akan fokus dengan menyipakan generasi dalam mengelola sumber daya kelautan. “ Kemendikbud telah memiliki 314 SMK jurusan kelautan dan Perikanan,” jelasnya. Selain itu, dalam meningkatkan kualitas pendidikan Kemnedikbud berencana menambah daya tampung sekolah serta membuat unit sekolah baru setiap tahunnya sekitar 80 unit SLTA. “kita akan menambah proporsi SMK lebih banyak sebesar 60 persen di tahun 2015,” jelasnya.

Musliar mengatakan, Kemendikbud akan memfokuskan sektor pendidikan kelautan dan perikanan di SMK, potensi yg kita miliki di kelautan dan perikanan luar biasa. Untuk itu, Kemendikbud berencana membuat kebijakan agar Pemerintah Daerah turut serta dalam menyediakan lahan .Selain itu, Kemendikbud akan mengembangkan pendidikan di daerah 3 T (Tertinggal, Terluar dan Terpencil)

Menurutnya, tidak mungkin anak pesisir maju kalau tidak mendapat pendidikan, pemerintah akan membantu anak-anak nelayan yang kurang mampu untuk masuk ke sekolah berbasis kelautan. “ Bagi anak-anak nelayan yang tidak mampu, pemerintah akan memberikan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) yang jumlahnya mencapai 30 ribu anak didik.

Pembangunan berbasis kelautan dimatangkan. Hingga kini, laut dimanfaatkan sebagai prasarana untuk transportasi maupun jalur pelayaran serta komunikasi masyarakat antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Sehingga patut dibilang bahwa Indonesia memiliki potensi sebagai wilayah yang dilalui jalur komunikasi dan transportasi Internasional, dengan demikian ini merupakan peluang namun juga tantangan besar. Hal itu dikatakan Kepala Bappenas
Armida Salsiah Alisjahbana

Oleh karena itu lanjutnya, fungsi laut sebagai prasarana komunikasi domestik dan internasional perlu terus dikembangkan keterhubungannya. Pembangunan kelautan merupakan salah satu misi dari delapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJN) yang mengemban misi untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
Dijelaskan Armida, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berupaya membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. “Pembangunan kelautan terus ditingkatkan melalui pembangunan kelautan berdimensi kepulauan,” pungkasnya.

No comments:

Post a Comment